Rabu, 14 November 2012

Ips Sejarah “Berakhirnya Orde Baru dan Lahirnya Reformasi”

Diposting oleh Unknown di 16.40

MAKALAH KELOMPOK IPS SEJARAH
BAB XIV
“Berakhirnya Orde Baru dan Lahirnya Reformasi”
D
I
S
U
S
U
N
Oleh :
Kelompok :
1. Martha Ananda Ragillia P (21)
               2.Anggun Pratiwi (14)
               3.Nurul Sakti Syamsuri (22)
               4.Annisa Almaghfirah (27)
               5.Sakinah Nur Awalia (30)
IXB SMP NEGERI 2 PANGKAJE’NE
2011/2012


Kata Pengantar
     Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkatNya kami dapat menyelesaikan makalah kami yang membahas tentang “Berakhirnya Orde Baru dan Lahirnya Reformasi”.
Adapun makalah ini kami buat demi membantu kelancaran proses belajar mengajar dan juga untuk membantu meningkatkan nilai kami disemester genap ini. Selain itu, kami juga berharap makalah kami ini dapat berguna untuk menambah pengetahuan tentang sejarah-sejarah yang ada dalam Indonesia bagi pembacanya.


                                    Pangkaje’ne, 5 Februari 2012

                                                (Kelompok )
                             
 BAB XIV
“Berakhirnya Orde Baru dan Lahirnya Reformasi”
Standar Kompetensi : Memahami Perubahan Pemerintahan dan    Kerjasama Internasional.
Kompetensi Dasar : Menjelaskan Berakhirnya Masa Orde Baru dan Lahirnya Reformasi.
Tujuan Pembelajaran :
1.Menyusun Kronologi dan Mendeskripsikan Perjuangan Menumbangkan Orde Lama dan Lahirnya Orde Baru.
2.Mendeskripsikan Upaya Penataan Kehidupan Politik dan Pemerintahan.
3.Mengidentifikasikan Pembangunan Di Bidang Sosial Ekonomi Pada Masa Orde Baru
4.Mendeskripsikan Berakhirnya Orde Baru dan Lahirnya Reformasi.
  
1.Menyusun Kronologi dan Mendeskripsikan Perjuangan Menumbangkan Orde Lama dan Lahirnya Orde Baru.
a.Timbulnya Berbagai Kesatuan Aksi
Presiden Sukarno sebagai pucuk pimpinan pemerintah tidak mau segera mengambil tinadakan tegas terhadap G-30-s, padahal sudah jelas-jelas terbukti bahwa PKI melakukan pengkhianatan terhadap bangsa,negara,dan Pancasila.Dari sikap Presiden Sukarno timbul kesan seolah-olah melindungi PKI. Presiden menilai tindakan penculikan dan pembunuhan terhadap beberapa jendral pada tanggal 1 Oktober 1965 itu merupakan hal biasa dalam suatu revolusi. Sikap Presiden Sukarno yang demikian itu sudah tentu menimbulkan kecurigaan dan rasa tidak puas di kalangan rakyat.
Ketidakpuasan rakyat itu juga dipicu oleh kondisi perekonomian Indonesia yang cukup memprihatinkan.Politik Mercusuar dan penggayanganMalaysia menambah keadaan ekonomi kita makin memburuk. Hal itu dapat dilihat dari selalu antrenya rakyat untuk mendapatkan kebutuhan pokok. Inflasi makin parah.Untuk mengatasi kesulitan dalam bidang keuangan pada tanggal 13 Desember 1965 pemerintah melakukan devaluasi uang rupiah.Uang yang semula bernilai Rp.1.000,00 dijadikan Rp.1,00,dan Rp5.000,00 menjadi Rp5,00
Keadaan-keadaan diatas mempebesar tuntunan rakyat terhadap pemerintah untuk segera menyelsaikanya. Tuntunan lain dari masyarakat terhadap unsur-unsur PKI. Selain itu, penyelsaian seadil-adilnya terhadap pelaku G-30-s
Sejak awal Oktober 1965 telah terjadi demonstrasi terjadi demonstrasi menuntut pembersihan dan pembunuhan dan pembubaran PKI.Demonstrasi terjadi di berbagai daerah,seperti di Jakarta dan didaerah-daerah di Jawa tengah. Di Pekalongan berlangsung rapat akbar yang dihadiri oleh berbagai golongan,seperti NU,Parkindo,IPKI,PSII,PNI,Muhammadiyah,Ktolik,HMI,PII,dan Al Irsyad. Dalam rapat akbar itu mereka mengutuk tindakan G-30-s
Di Jakarta kemudian timbul kesatuan-kesatuan aksi yang dipelopori oleh para mahasiswa. Kesatuan aksi yang dipelopori oleh para mahasiswa. Kesatuan aksi yang segera di bentuk adalah Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI). Langkah ini diikuti oleh para pelajar dan pemuda yang membentuk Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI),Kesatuan Aksi Buruh Indonesia (KABI),Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia (KASI). Kesatuan Aksi Wanita Indonesia (KAWI),dan Kesatuan Aksi Guru Indonesia (KAGI)
Berbagai kesatuan tersebut menuntut penyesaian politis terhadap mereka yang terlihat G-30-S. Bersama-sama dengan orpol-ormas yang menentang dan mengutuk G-30-S,kesatuan-kesatuan aksi itu membentuk kesatuan barisan yang disebut Front Pancasila.

b.Tritura (Tri Tuntutan Rakyat)
Aksi yang dilakukan oleh Gerakan 30 September segera diketahui oleh masyarakat bahwa PKI terlibat di dalamnya. Oleh karena itu berbagai elemen masyarakat melakukan demonstrasi-demonstrasi menuntut kepada pemerintah untuk membubarkan PKI beserta ormas-ormasnya. Akan tetapi pemerintah tidak segera mengambil tindakan yang tegas terhadap PKI yang telah melakukan pengkhianatan terhadap bangsa dan negara. Apalagi kondisi ekonomi yang memburuk, harga-harga membumbung tinggi sehingga menambah penderitaan rakyat. Hal inilah yang melatarbelakangi munculnya kesatuan-kesatuan aksi. Pada tanggal 25 Oktober 1965 terbentuklah Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI). Selanjutnya diikuti oleh kesatuan- kesatuan aksi yang lain, misalnya Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI), Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia (KAPI), Kesatuan Aksi Buruh Indonesia (KABI), Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia (KASI), Kesatuan Aksi Wanita Indonesia (KAWI), dan Kesatuan Aksi Guru Indonesia (KAGI). Ketika gelombang demonstrasi yang menuntut pembubaran PKI semakin keras pemerintah tidak segera mengambil tindakan. Oleh karena itu pada tanggal 10 Januari 1966 KAMI dan KAPPI memelopori kesatuan-kesatuan aksi yang tergabung dalam Front Pancasila mendatangi DPR- GR menuntut Tiga Tuntutan Hati Nurani Rakyat yang terkenal dengan Tri Tuntutan Rakyat (Tritura). Adapun Tri Tuntutan Rakyat itu adalah sebagai berikut.
a.Pembubaran PKI.
b. Pembersihan kabinet dari unsur-unsur G 30 S / PKI.
c. Penurunan harga/perbaikan ekonomi.

Ketiga tuntutan di atas menginginkan perubahan di bidang politik, yakni pembubaran PKI beserta ormasormasnya dan pembersihan kabinet dari unsur G30 S /PKI. Selain itu juga keinginan adanya perubahan ekonomi yakni penurunan harga.

c. Surat Perintah Sebelas Maret 1996
Aksi untuk menentang terhadap G 30 S /PKI semakin meluas menyebabkan pemerintah merasa tertekan. Oleh karena itu setelah melakukan pembicaraan dengan beberapa anggota kabinet dan perwira ABRI di istana Bogor pada tanggal 11 Maret 1966, Presiden Sukarno akhirnya menyetujui memberikan perintah kepada Letnan Jenderal Suharto sebagai Panglima Angkatan Darat dan Pangkopkamtib untuk memulihkan keadaan dan wibawa pemerintah. Surat mandat ini terkenal dengan nama Surat Perintah Sebelas Maret 1966 (Supersemar). Berdasarkan Supersemar tersebut, Letjen Suharto mengambil langkah-langkah politk : 1.Tanggal 12 Maret  1996, PKI dengan segala ormasnya dibubarkan dan dinyatakan sebagai partai terlarang di seluruh Indonesia; 2.Tanggal 18 Maret 1996 telah dilakukan pengamanan terhadap beberapa menteri dalam Kabinet Dwikora yang Disempurnahkan dan tokoh-tokoh yang dinilai terlibat dalam G-30-S/PKI.
Keluarnya Supersemar tersebut member kepercayaan kepada Letjen Suharto untuk mengambil tindakan demi terwujudnya keamanan dan kestabilan pemerintahan itu menandai lahirnya Orde Baru.

2.Mendeskripsikan Upaya Penataan Kehidupan Politik dan Pemerintahan.
a.Penataan Awal.
Tanggal 2 Mei 1996,KAMI mengeluarkan nota politik yang berisi penjelasan berbagai penyelewengan konstitusional terhadap pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945. Selain itu, juga menuntut pelaksanaan UUD 194 secara murni dan konsekuen. Pada tanggal itu juga diadakan siding pleno DPR-GR dengan pidato Dahlan Ranuwiharjo, SH. Sidang itu juga mengusulkan untuk pimpinan DPR-GR tidak lagi ditunjuk oleh presiden, tetapi dipilih oleh para anggota DPR-GR dan Pimpinan tersebut tidak menjadi anggota kabinet.

b.Pemilu dan Pembentukan Pemerintahan Berdasarkan UUD 1945.
Demokrasi liberal uang terlalu mendambakan kebebasan ternyata justru telah menciptaka ketidakstabilan politik. Sebagai upaya permunian demokrasi Pancasila, pemerintah Orde Baru mulai melaksanakan pemilu yang dimulai tanggal 2 Juli 1971.

c.Penataan Kembali Politik Luar Negeri Indonesia.
Pada masa Orde Baru, bangsa Indonesia sudah bertekad untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Dalam rangka penataan kembali politik luar negeri itu, Indonesia telah mengambil beberapa langkah penting yang sangat menentukan didalam kehidupan internasional diantaranya : 1.Indonesia Kembali Menjadi Anggota PBB ; 2.Pengehentian konfrontasi dengan Malaysia.

3.Mengidentifikasikan Pembangunan Di Bidang Sosial Ekonomi Pada Masa Orde Baru.
a.Perencanaan Pembangunan.
Pada masa Orde Baru, kegiatan pembangunan secara bertahap segera dilaksanakan dengan berbagai persiapan yang mulai diupayakan. Berdasarkan stabilitas nasional, pembangunan nasioanal di Indonesia di segala bidang dapat dilaksanakan.  Tujuan pembanguna nasional adalah mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur secara merata, baik materil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

b.Pelaksanaan Pembangunan.
Demi tercapainya tujuan pembangunan nasional yang begitu luas itu, pembangunan tidak mungkin dilakukan secara serentak. Pembanguna perlu dilakukan secara bertahap. Oleh karena itu, disusunlah tahapan-tahapan pembangunan yang dikenal dengan Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun)I sampai dengan V yang berlangsung secara 25 tahun itu dikenal sebagai Pembangunan Jangka Panjang Tahap Pertama. Rencana selanjutnya adalah pembangunan selama 25 tahun kedepan yang disebut Pembangunan  Jangka Panjang Tahap Kedua. Setiap tahapan dilaksanakan selama 5 tahun, yaitu pelita.
c.Hasil-Hasil pembangunan.
Sasaran tiap-tiap pelita adalah : 1.Pangan ; 2.Sandang : 3.Perbaikan Prasarana ; 4.Perluasan Lapangan Kerja ; 5. Perumahan Rakyat ; 6.Kesejahteraan Rohani.

4.Mendeskripsikan Berakhirnya Orde Baru dan Lahirnya Reformasi.
Orde Baru di bawah Presiden Suharto telah berhasil melaksanakan pelaksanaan pembangunan nasional terlebih pembangunan fisik sarana prasarana dan pembangunan bidang ekonomi. Namun, kemakmuran yang dicapai dalam pembangunan ekonomi belum merata sampai ke semua lapisan masyarakat. Begitupun dengan politik, tidak begitu menggembirakan dikarenakan Demokrasi Pancasila tidak dapat berjalan lancar sebagaimana mestinya dengan alas an menciptakan stabilitas nasional.
Gerakan Reformasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 merupakan gerakan dari berbagai komponen masyarakat yang melakukan perubahan dalam pembaharuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Gerakan reformasi ini muncul karena kondisi politik, sosial, dan ekonomi Indonesia tidak memihak pada kepentingan rakyat.

Penutup
Demikianlah makalah yang kami susun ini. Semoga apa yang telah kami telah susun ini dapat berguna selanjutnya untuk membantu baik untuk peningkatan nilai maupun untuk membantu proses belajar mengajar.Sekali lagi kami meminta maaf apabila dari keseluruhan isi makalah yang kami susun ini terdapat beberapa kesalahan dan kekeliruan. Oleh karena itu kesediaan teman-teman,bapak/ ibu guru, atau para pembaca untuk memberikan sumbangsih saran dan kritik.
Sekian dan Terima Kasih.
                                                      
Tim Penyusun,
                                                         (Kelompok )


              

0 komentar:

Posting Komentar

 

Skenario Kehidupan Template by Ipietoon Blogger Template | Gift Idea